Evidence Based Policy

Wokrshop pegantar Kebijakan berdasarkan Bukti

Meningkatnya perhatian di sepanjang 20 tahun terakhir sebagian bermula dari prakarsa pemerintahan Partai Buruh pimpinanTony Blair, yang terpilih pada 1997, dalam program “what counts is what works” dan “questioning inherited ways of doingthing” sebagai basis dalam proses pengambilan keputusan pemerintah di kemudian hari.

Mengapa Evidence Based Policy?

• Identifikasi Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2016 adalah terdapat lebih dari 3.400 kebijakan publik baik di tingkat pusat maupun daerah (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) yang bermasalah, hingga dibatalkan atau dicabut.
• Perlu ditekankan bahwa proses penyusunan dan tahap pelaksanaan dari setiap kebijakan tersebut perlu memikirkan cost-benefit dan materi yang patut diperhitungkan, yang mana anggaran yang disiapkan dan dikeluarkan untuk kebijakan di tingkat pusat dan daerah sangatlah tinggi.
• Melihat kondisi seperti ini, dapat disimpulkan bahwa dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari potret kebijakan di Indonesia, dibutuhkan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah.